Blog

Upayakan Percepatan Bantuan Longsor dan Banjir, Pemkab Bogor Gelar Rakor

CIBINONG - Bantuan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana di wilayah Barat Kabupaten Bogor dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, kurang begitu lancar akibat pendataan yang hingga kini masih berubah-rubah. 
"Bantuan dana tunggu hunian, belum cair karena mereka (Kemenko PMK-red) menunggu data yang pasti. Berapa jumlah yang akan dibantu," ujar Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Asisten Deputi Menko PMK di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Rabu (19/2).
Iwan menjelaskan, Kemenko PMK selaku koordinator pemerintah pusat di bagian kesejahteraan masyarakat tidak bisa mencairkan jika data yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Bogor masih belum jelas.
Untuk besaran bantuannya sendiri, Iwan menyebut Kemenko PMK memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu untuk setiap hunian. "Bantuan ini untuk per hunian ya, bukan per KK. Tapi belum turun karena datanya juga belum," jelas Iwan.
Sementara, jika mengacu pada jumlah hunian, tercatat rumah rusak akibat bencana yang melanda wilayah Barat Kabupaten Bogor pada Rabu 1 Januari 2020, sekitar 4.000-an rumah. Dengan rincian sebanyak 1.092 unit rusak berat, 1.625 unit rusak sedang, dan 1.334 unit rusak ringan.
Kata Iwan, dari apa yang telah dibicarakan bersama Kemenko PMK, lambatnya pendataan dikarenakan tidak adanya ketegasan dari Pemda.
Iwan juga mengakui hal tersebut. Sehingga ia pun meminta waktu kepada pihak dari Kemenko PMK untuk melakukan pendataan agar jumlah penerima bantuan itu pasti.
"Tadi kementrian minta ketegasan, jangan sampai (data) berubah-rubah. Makannya kita diminta tegas untuk ambil langkah cepat. Kalau berubah terus kapan selesainya, tutur Iwan.
Untuk pendataan sendiri, menurutnya perlu adanya sinergitas hingga tingkat bawah yakni RT maupun RW. Sebab, pendataan bermuara di sana sebelum naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi.
"Untuk menyepakati bersama soal data ini harus dibawah, RT atau RW. Harus tegas, karena ini yang bikin lambat pencairan terlebih ini untuk pertanggung jawaban," kata dia.
Namun begitu, Iwan mengaku Pemda juga turun tangan mengawasi pendataan di tataran bawah. Sebab, khawatir adanya oknum yang 'memodifikasi' data tersebut yang bukan tidak mungkin berujung pada tindakan pidana.
"Ya kita juga turun ke bawah. Jangan sampai ada penerima fiktif karena data dimodifikasi oleh oknum," tegas Iwan.